Pansus Soroti Kinerja Pemprov Dalam Penanganan Bencana

Pansus Soroti Kinerja Pemprov Dalam Penanganan Bencana

MAMUJU, Deskriptif.co.id – Penanganan pasca gempa yang dilakukan Pemprov Sulbar menjadi sorotan Pansus yang dibentuk DPRD Sulbar.

Ketua Pansus Pengawasan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca bencana DPRD Sulbar, Sukri Umar menyebut, hingga kini belum ada anggaran dari Pemerintah provinsi Sulbar yang di gunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa. Sejauh ini, dana yang digunakan oleh Pemerintah Sulbar masih merupakan dana bantuan dari berbagai Sumber.

“Mungkin teman-teman eksekutif ini berfikir tidak pernah ada bencana di Mamuju. Kalau dia tau, berarti tidak ada empatinya terhadap bencana ini,” kata Sukri. Selasa (9/3/2021).

“Terus diingatkan, kau tidak malu itu, Sulsel bantu ki, Sulawesi Utara bantu ki, masyarakat kecil itu penggalangan dana untuk bantu kita, masa kita yang merasakan kau tidak urus ini,” sambungnya.

Lanjutnya, apalagi diperparah dengan penggunaan dana sumbangan itu banyak untuk membiayai operasional eksekutif.

“Ternyata juga bantuan itu banyak yang mereka gunakan untuk biaya operasional, itukan sumbangannya orang kenapa kamu pakai operasional,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Sulbar ini.

Mestinya dalam situasi ini, Pemerintah Sulbar dibawah komando Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar sudah harus fokus terhadap sejumlah anggaran yang dijanjikan oleh pemerintah pusat. Mengingat, saat ini masyarakat sangat butuh kepastian tempat tinggal.

“Sudah hampir dua bulan gempa belum ada apa-apa kita ini, huntaranya orang tidak ada, apa yang dijanjikan tinggal janji saja, kita pemprov lebih parah ini, menjanjikan saja tidak,” umgkapya.

Sedangkan, Kepala Bappeda Sulbar Haerudin Anas, mengakui jika hingga hari ini dana dari pemerintah Sulbar memang belum ada yang disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak gempa.

“APBD kitakan di 2021 sudah ditetapkan kemudian terjadi bencana, untuk pengeluaran dari APBD itu membutuhkan seperti saya sebutkan tadi perlulah dipercepatlah perubahan APBD,” jelasnya.

Haerudin Anas menjelaskan, tak mudah menggunakan anggaran diluar dari perencanaan, konsekuensi hukumnya cukup besar.

“Lain ceritanya kalau baru menyusun APBD baru terjadi bencana tentu otomatis bisa langsung masuk, tapi kalau bilang itu diskresi, belanja dulu, kawan-kawan juga resikonya tinggi,” terangnya.

Haerudin mengatakan, pemerintah Sulbar baru akan menyusun program untuk membantu masyarakat seperti pembangunan rumah warga yang rusak, perbaikan rumah ibadah dan bantuan sembako. Tentunya, dengan menggunakan dana sumbangan dari berbagai pihak yang masuk.

“Kita mau rapat mengundang dinas sosial, dinas perumahan pemukiman, kemudian Tapem yang terkait nomenklatur baru juga bagian dari kesra. Kita mau panggil misalnya untuk rumah ibadah, dimana ini seperti apa, itu masukkan dalam program mu,” tuturnya.

“Kalau bantuan ini sudah langsung cuma programnya harus dibuat jadi ketika ada apa-apa ini loh ada pertanggungjawabannya,” tutupnya.(Adv/hn)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *