Pemprov dan DPRD Sulbar Sepakati KUA dan PPAS APBD-P 2021

Pemprov dan DPRD Sulbar Sepakati KUA dan PPAS APBD-P 2021

Mamuju, Deskriptif.co.id – Pemprov bersama DPRD Sulbar melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA – PPAS) APBD Perubahan tahun 2021. Penandatanaganan dilakukan oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Wakil Ketua I DPRD Sulbar, Usman Suhuriah dalam Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Kamis (23/09/2021).

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan, Kebijakan Umum Perubahan APBD dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan pada perubahan RKPD 2021, sebagai akibat adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan dalam RKPD 2021, termasuk keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih atau Silpa tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan.

“Dengan telah dilaksanakan kesepakatan perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, kita semua merupakan satu kesatuan pemerintahan daerah, yang pada hakekatnya mempunyai tanggungjawab yang sama sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk pembangunan di Sulbar ini. Serta tentu untuk keberhasilan bersama dalam pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun 2021,”ujar Ali Baal.

Masih kata Ali Baal, semakin tingginya kasus Covid-19 telah mempengaruhi hampir seluruh kebijakan anggaran tahun anggaran 2021, yang mana alokasi anggaran di daerah harus lebih difokuskan pada pencegahan dan penanganan Covid 19, sebagaimana yang telah diamanahkan dalam berbagai kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, gempa bumi 6,2 Magnitudo yang melanda Kabupaten Mamuju dan Majene pada 15 Januari yang lalu, tentunya juga sangat mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 yang telah direncanakan sebelumnya.

“Akibat Covid-19, kita perlu mengoptimalkan kembali program dan kegiatan yang mengarah kepada penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaringan pengaman sosial, untuk pemenuhan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19 dan dampak dari gempa bumi,” pungkas Ali Baal

Lebih lanjut disampaikan, akibat hal tersebut berdampak pada perubahan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 dimana pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 1,2 persen dari target APBD pokok sebesar Rp. 2,047 triliun menjadi Rp. 1,998 triliun atau mengalami penurunan sebesar Rp. 5 miliar lebih. (Adv)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *