Kalma Katta Hadiri Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Deskriptif.co.id, Mamuju – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun anggaran 2022 dan penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksa Daerah (IHPD) Tahun 2022, yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Senin (22/05/2023).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Sitti Suraidah Suhardi didampingi Wakil Ketua Abd.Halim.
Adapun Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang hadir diantaranya, Sudirman, Muslim Fattah, Hatta Kainang, Sukri, Marigun, Kalma Katta, Hasan Bado, Abidin, Muthmainnah , Ismiwati Ramlan, Ahmad Ikhsan Syarif, Risbar Berlian.
Dalam acara tersebut turut hadir Pj.Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK-RI, Laode Nusriadi, Kepala Perwakilan BPK-Sulbar, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Para kepala Instansi Vertikal dan para kepala OPD Provinsi Sulawesi Barat.
Auditor Utama Keuangan Negara VI, Laode Nusriadi mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD.
LKPD dilaksanakan untuk tujuan kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatutan terhadap perundang-undangan efektivitas pengendalian intern (SPI)
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022, BPK memberikan opini Wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Kami sampaikan selamat atas pencapaian WTP ke Sembilan kalinya”,kata Laode. Namun beberapa catatan yang perlu diperhatikan seperti masih lemahnya pengendalian sistem, serta ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan rasa syukur atas capaian yang telah ditorehkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Terima kasih atas kerja keras selama tahun 2022, kolaborasi yang baik antara jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan DPRD, yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke sembilan kalinya. ini tentunya patut mari kita bersama sama membangun agar roda pemerintahan ini bisa berjalan lebih cepat lagi “ harap Zudan Arif Fakrulloh”. (adv)
