Komisi II DPRD Sulbar Sebut Anggaran Pengawasan Hutan Minim
Deskriptif.co.id, Mamuju – Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ) yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman, melakukan kunjungan kerja ( Kunker ) di Kantor UPTD KPH Mapilli di Kabupaten Polewali Mandar ( Polman ) dalam rangka Evaluasi Program Pengelolaan dan Pengamanan hutan dan Potensi Pendapatan Daerah dibidang Kehutanan, Rabu (25/10/23).
Sudirman yang diterima Kepala UPTD KPH Mapilli Eko Supriyanto, serta KTU UPTD KPH Mapilli, Rakhmat beserta jajaranya. Ketua Komisi II, mengatakan dari hasil evaluasi program pengamanan hutan UPTD KPH Mapilli, memang belum maksimal karena belum didukung anggaran yang maksimal. Seperti kata dia, tidak ada biaya operasional pengawasan pengamanan hutan dengan luas areal hutan di Kabupaten Polewali Mandar kurang lebih 75.000.000 Hektar.
“Anggaran 2023 yang ada hanya biaya operasional kantor sebesar 4.000.000, dengan rincian untuk pemeliharaan gedung kantor senilai 2.000.000 dan biaya ATK senilai 2.000.000.” sebut Sudirman.
Seperti diketahui, jumlah Personil UPTD KPH Mapilli ASN 37 orang, struktural 4 orang, pelaksana 23 orang, Polhut 6 Orang, Penyuluh 2 orang dan PEH 2 Orang dan tenaga Honorer 43 orang.
Kata Ketua DD Golkar Mamasa mengaku, terkait ini akan menjadi catatan dan perhatian serius Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat, sebagai bahan kajian dalam pembahasan rancangan APBD Tahun 2024 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
“Hutan adalah paru – paru dunia yang harus dijaga agar tetap lestari, hal tak kalah penting adalah pengawasan hutan dari illegal logging, pembalakan liar yang dapat merusak lingkungan yang berdampak buruk terhadap masyarakat, sehingga perlunya dukungan anggaran sarana prasarana operasional Polhut, dan Peningkatan SDM Kehutanan di UPTD KPH di Sulawesi Barat, “ pungkasnya. (adv)
