DPRD Sulbar Gelar Paripurna Penyempurnaan RAPBD 2020

Deskriptif.co.id, Mamuju – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulbar menggelar rapat paripurna penyempurnaan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, Senin 19 Oktober 2020.
Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sulbar tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan putusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-753 tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020, perihal evaluasi ranperda Sulbar tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020, dan rancangan peraturan Gubernur Sulbar tentang penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2020, yang disetujui oleh seluruh anggota DPRD Sulbar.
Hadir dalam rapat paripurna itu Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, Wakil Ketua I Usman Suhuria, Wakil Ketua II Abdul Halim dan anggota DPRD lainnya. Sedangkan Sekrov Sulbar Muhammad Idris mewakili pihak eksekutif didampingi sejumlah kepala OPD.
Dalam kesempatan itu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, berdasarkan hasil kesepakatan bersama, alokasi anggaran akan dialokasikan kepada OPD untuk kegiatan operasional.
“APBDP mini sesudah refokusing menyediakan anggaran yang kecil, tetapi itulah yang disepakati oleh anggota dewan untuk kita alokasikan kepada OPD yang sangat membutuhkan, dalam hal ini agar kegiatan operasionalnya bisa berjalan,” kata Idris.
Mengenai program prioritas, Idris menegaskan, hal tersebut sudah diatur untuk tidak mengganggu bagian tertentu, misalnya pada saat  merefokusing anggaran pendidikan, terdapat bagian yang terganggu akhirnya dipulihkan.
Ketua DPRD Sulbar, Siti Suraidah Suhardi mengatakan, laporan terhadap penyempurnaan RAPBD Sulbar tahun anggaran 2020 adalah bagian akhir dari proses pembahasan ranperda yang telah dilaksanakan oleh DPRD, yakni dimulai dari tahap awal persetujuan DPRD bersama Gubernur Sulbar, serta evaluasi terhadap ranperda  Sulbar tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020 ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Mengenai  kode etik tata beracara badan kehormatan, Suraidah menyatakan, ditetapkannya peraturan terkait hal tersebut, diharapkan badan kehormatan dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menjaga kehormatan, martabat, kedisiplinan, citra pimpinan dan anggota DPRD Sulbar. (Adv)
Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Mengaku Salah, Gubernur Diminta Proses Pencopotan Kadispora Sulbar

Mamuju, Deskriptif.co.id – Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Provinsi Sulbar, menindaklanjuti tuntutan yang telah disodorkan dalam gerakan aksi 2 Agustus 2021, diantaranya pencopotan, Kadispora Sulbar dan Kabid Kepemudaan. Hal itu diungkapkan Koordinator Aliansi, Sofliadi. Berdasarkan pertemuan massa aksi yang difasilitasi ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi yang juga dihadiri pihak Komisi IV, menghadirkan Kadispora Sulbar […]

Bagikan

11 Pejabat Dirotasi, Ini Pesan Kakanwil Kemenag Sulbar

Mamuju, Deskriptif.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah 11 pejabat administrator dilingkungannya, Jumat (06/08/2021). Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, M Muflih B Fattah mengatakan, rotasi jabatan di lingkup Kemenag Sulbar memang harus dilakukan karena tuntutan organisasi. Hal itu juga sebagai bentuk penyegaran bagi pejabat ditempat mereka yang […]

Bagikan

Permudah Nelayan, DPK Mateng Ciptakan Aplikasi Penangkap Ikan

Deskriptif.co.id, Mamuju Tengah – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju Tengah (Mateng), temukan terobosan baru ciptakan aplikasi pendeteksi ikan guna mempermudah penangkapan ikan bagi nelayan di laut. I Made Kardiana, merupakan sosok yang mempelopori pembuatan aplikasi itu, juga sekaligus Kepala Bidang Perikanan dan Tangkap DKP Mateng, menuturkan, aplikasi itu bernama Pamekang berasal dari bahasa Mamuju […]

Bagikan

Andi Ruskati Minta Dirjen P2P Bawa Programnya Juga ke Sulbar

JAKARTA, Deskriptif.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) perwakilan Sulbar Andil Ruskati Ali Baal menghadiri konsinyering dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di Komisi IX, Jakarta, Selasa 15 Juni. Dalam pertemuan tersebut Andi Ruskati meminta agar program Dirjen P2P dibawa juga ke Sulbar. “Kita usulkan anggaran pencegahan dan pengendalian penyakit malaria jangan […]

Bagikan