Dinas Perkebunan Sulbar Bersama NGO Menyusun Aksi Keberlanjutan Sawit Sesuai Inpres

MAMUJU, Deskriptif.co.id — Sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden nomor 6 tahun 2019 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pertemuan di salah satu hotel di Kabupaten Mamuju, Selasa(23/3).

Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulbar Junda Maulana mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut.

“Tadi saya katakan bagaimana di sektor perkebunan ini khususnya kelapa sawit ini ada penguatan data potensi yang ada, kemudian yang kedua bagaimana mengatur pengelolaan sawit, kemudian ketiga bagaimana menangani sengketa-sengketa yang ada termasuk pengelolaan lingkungan hidupnya dan yang terpenting ini sudah masuk standar sertifikasi ISPO,” katanya.

Ia juga mempertanyakan sejauh mana Sulbar mendapatkan sertifikasi tersebut, sehingga datanya harus di cari. Menurutnya Rencana aksi ini merupakan tindakan yang tertulis atau rencana yang nyata.

“Bukan lagi semacam konsep, tapi sudah tindakan yang tertulis,” lanjutnya.

Oleh sebab itu kata Junda harus ada percepatan yang dilakukan dan juga memanggil NGO untuk mendampingi dalam penyusunan sertifikasi tersebut.

“Kalau ini bisa dilakukan baik di tigkat pusat maupun daerah maka sawit ini dapat memberikan dampak kesejahteraan untuk masyarakat khususnya di Sulawesi Barat,” ujarnya.

Data menunjukkan bahwa sektor unggulan yang ada di Sulbar yakni kelapa sawit namun data yang lain menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih tinggi, artinya belum ada korelasi yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat.

“inilah yang sementara kita gagas, dari pendataan sisi ekspor misalnya mungkin masih ada yang terdata di daerah lain itu menjadi catatan juga,”ungkap Junda.

Sementara itu, Kepala Dinas perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Abdul Waris Bestari membeberkan ada 21 Provinsi penghasil kelapa sawit untuk menindaklanjuti Inpres tersebut baik dalam bentuk Perda ataupun Peraturan Gubernur.

Pada tahun 2020 telah terbit peraturan Gubernur sehingga di harapkan rencana aksi pembangunan kelapa sawit datanya dapat di lakukan perbaikan.

“bagaimana pembangunan perkebunan berkelanjutan itu dengan tetap menganut tata kelola lingkungan. Kita tidak ingin terkesan di luar bahwa pembangunan kelapa sawit itu menyebabkan pencemaran lingkungan,”bebernya.

Dia menambahkan, tidak mungkin hal tersebut dilakukan jika melanggar aturan-aturan lingkungan. Selain itu ada 20 orang dari berbagai instansi dilibatkan agar dapat berkolborasi antar instansi.

“Kita bersyukur karena NGO ini selaku pendamping mereka yang sudah berhasil. NGO ini cover 21 Provinsi penghasil kelapa sawit sehingga kita berharap kedepan dapat membantu masyarakat,” tambahnya.

Dia berharap kedepan agar kelapa sawit menjadi andalan di Sulbar yang dapat meingkatkan pendapatan petani.

“Saya menyarankan kepada NGO agar dapat menghadirkan perusaan sawit jika melakukan rapat sehingga mengetahui bahwa kita menganut bagaiman perkebunan kelapa sawit ini dapat berkelanjutan,” tutupnya.(hn)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Mengaku Salah, Gubernur Diminta Proses Pencopotan Kadispora Sulbar

Mamuju, Deskriptif.co.id – Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Provinsi Sulbar, menindaklanjuti tuntutan yang telah disodorkan dalam gerakan aksi 2 Agustus 2021, diantaranya pencopotan, Kadispora Sulbar dan Kabid Kepemudaan. Hal itu diungkapkan Koordinator Aliansi, Sofliadi. Berdasarkan pertemuan massa aksi yang difasilitasi ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi yang juga dihadiri pihak Komisi IV, menghadirkan Kadispora Sulbar […]

Bagikan

11 Pejabat Dirotasi, Ini Pesan Kakanwil Kemenag Sulbar

Mamuju, Deskriptif.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah 11 pejabat administrator dilingkungannya, Jumat (06/08/2021). Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, M Muflih B Fattah mengatakan, rotasi jabatan di lingkup Kemenag Sulbar memang harus dilakukan karena tuntutan organisasi. Hal itu juga sebagai bentuk penyegaran bagi pejabat ditempat mereka yang […]

Bagikan

Permudah Nelayan, DPK Mateng Ciptakan Aplikasi Penangkap Ikan

Deskriptif.co.id, Mamuju Tengah – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju Tengah (Mateng), temukan terobosan baru ciptakan aplikasi pendeteksi ikan guna mempermudah penangkapan ikan bagi nelayan di laut. I Made Kardiana, merupakan sosok yang mempelopori pembuatan aplikasi itu, juga sekaligus Kepala Bidang Perikanan dan Tangkap DKP Mateng, menuturkan, aplikasi itu bernama Pamekang berasal dari bahasa Mamuju […]

Bagikan

Kasipers Korem 142/Tatag : Tugas Kedepan Harus Lebih Profesional

MAMUJU, Deskriptif.co.id – Kasilog Korem 142/Tatag Kolonel Czi Bambang bertindak selaku Irup pada upacara Bendera mingguan di Korem 142/Tatag. Usai pelaksanaan upacara dilanjutkan pengecekan personel oleh Kasipers Korem 142/Tatag Kolonel Inf. Masrief di lapangan apel Korem 142/Tatag. Senin (24/05/21) Kasipersonalia Korem 142/Tatag Kolonel Inf Masrief dalam arahannya lebih menekankan kebijakan Pimpinan TNI AD tentang kesejahteraan […]

Bagikan