Anggota DPRD Sulbar: Balabalakang Harga Mati Dipertahankan
Mamuju, Deskriptif.co.id – Polemik status batas wilayah antara Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) dengan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencuat dalam beberapa hari terakhir. Keberadaan gugusan Kepulauan Balabakang di perairan Selat Makassar memantik polemik antara Sulbar dan Kaltim terkait status batas wilayah.
Terkait polemik batas wilayah tersebut, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Balabalakang melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (21/2/2022).
Mereka menuntut Pemprov Sulawesi Barat dan Pemkab Mamuju menyikapi polemik terkait Kepulauan Balabalakang dengan cara lebih memperhatikan nasib masyarakat yang berada di kepulauan terluar Sulbar di Selat Makassar itu.
Anggota DPRD Sulawesi Barat, Mulyadi Bintaha, yang menerima aspirasi pengunjuk rasa menegaskan bahwa pihaknya sepakat agar Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju memberi perhatian khusus terkait pembangunan sarana dan prasarana di Kepulauan Balabalakang.
Mulyadi menolak jika ada oknum warga yang mengeklaim diri pindah atau menjadi warga Kaltim.
“Kalau bicara begini kami pindah ke Kaltim, yang pindah itu oknum, bukan daerah. Daerah ini (Kepulauan Balabalakang) harga mati untuk dipertahankan, adapun masyarakat yang pindah secara pribadi bukan membawa nama-nama daerah,” ucapnya. (Adv)
