Sejumlah Poin Penting saat Kunjungan Komisi II DPRD Sulbar ke UPTD BPPTP di Polman

Deskriptif.co.id, Polewali Mandar – Komisi II DPRD Sulbar melakukan kunjungan kerja ke UPTD Balai Proteksi dan Pembenihan Tanaman Perkebunan (BPPTP) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Sulbar di Desa Batupanga Daala Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Minggu (29/01/2023).

Kunjungan itu dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Sulbar Sudirman dan diterima oleh Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Syamsul Ma`rif yang didampingi Kepala UPTD BPPTP Nasaruddin.

Setidaknya ada beberapa 5 poin yang menjadi catatan atau perhatian yang harus menjadi perhatian dalam kunjungan kerja Komisi II DPRD Sulbar ini.

1. Aset tanah milik Pemprov Sulbar seluas 50 hektare yang mana pengelolaanya diserahkan pada UPTD BPPTP seluas 20 hektare, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura seluas 15 hektare dan BPTP Kementerian Pertanian 15 hektare.
2. Lahan seluas 15 hektare yang dikelola UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura saat ini tengah pengembangan bibit kedelai dan jagung. Kemudian, prasarana alat pertanian sudah ada dengan pola kerjasama dengan masyarakat, namun masih perlu dukungan anggaran pengelolaan.
3. Kemudian lahan seluas 15 hektare yang dikelola BPTP  Kementerian Pertanian sudah memiliki bangunan kantor tempat pembibitan dan ternak, namun belum ada aktifitas kegiatan. Komisi II akan mengundang BPTP untuk melakukan Rapat Koordinasi kendala belum ada kegiatan.
4. Lahan seluas 20 hektare yang dikelola UPTD BPPTP memiliki kendala yakni,  yang saat ini pengelolaan sarana alat untuk mengelola belum ada operasional dan belanja modal tanaman untuk pembibitan. Saat ini telah mengajukan peminjaman alat ekskavator di Dinas PUPR Sulbar.
5. Kemudian aktifitas pembibitan pembibitan bibit kakao, kelapa genjah dan kopi sudah dilakukan namun belum seberapa banyaknya.

Karena itu, Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Sudirman memberikan saran kepada Dinas Perkebunan Sulbar untuk membuat grand design terkait rencana pengelolaan balai proteksi dan pembenihan tanaman perkebunan sebagai program prioritas. Dan untuk UPTD BPPTP agar berfungsi sebagai tempat penyediaan benih tanaman perkebunan yang bersertifikasi.

“Untuk penerimaan PAD Sulbar untuk harus dipersentasikan kajian untuk kebutuhan anggaran sarana prasarana dan operasional pembenihan tanaman perkebunan untuk dikelolah secara profesional,” tutup Sudirman.