Pemprov Sulbar Sepakat Hadirkan Birokrasi yang Gesit dan Responsif saat Rapim

Pemprov Sulbar Sepakat Hadirkan Birokrasi yang Gesit dan Responsif saat Rapim

Deskriptif.co.id, Mamuju – Pemprov Sulbar menggelar rapat kerja pimpinan (Rapim) Tahun 2023, di Graha Sandeq, Rabu (17/5/2023). Rapim dipimpin langsung Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakhrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Rapim berlangsung secara hybrid diikuti seluruh ASN Pemprov Sulbar.

Prof Zudan mengawali paparannya dengan menantang ASN menjawab lima tantangan pembangunan Sulbar. Arnida, Sekretaris Dinas Koperindag dan UMKM mendapat apresiasi sebab mampu menjawab pertanyaan Pj Gubernur. Arnida pun ditawarkan untuk perjalanan dinas ke daerah manapun yang ingin dipilih, namun Arnida hanya menjawab siap menerima hadiah apapun dari Pj Gubernur.

Lanjut, lima tantangan dimaksud, Kapasitas Fiskal terbatas, Rendahnya kualitas SDM termasuk persoalan stunting dan pendidikan, terbatasnya infrastruktur konektifitas, pengentasan kemiskinan, kinerja ekonomi yang belum akseleratif.

Prof Zudan berharap komitmen dengan seluruh OPD mengatasi lima tantangan tersebut. Salah satunya mempersiapkan SDM dengan mendorong pejabat eselon peduli terhadap jenjang karier.

“Ini harus kita rencanakan mudah-mudahan ada jalan bagi kita. PAD meningkat, transfer meningkat dan teman-teman jangan bosan berdoa dan berkarya,” tutur Prof Zudan.

Berikutnya, seluruh OPD harus memiliki satu frekuensi, menjadi ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK), serta millete diatonganan” dan “malaqbi”.

Prof Zudan juga menginginkan hadirnya birokrasi yang gesit dan responsif. Setiap ASN harus mampu menjadi solusi atas setiap permasalahan.

“Jangan ada masalah ada surat masuk ditaruh karena mengatakan pak ini bukan kewenangan provinsi. Itu contoh birokrasi yang tidak responsif. Kita bisa berbuat dengan mengantarkan surat itu ke pejabat berwenang. Misalnya banjir, itu bukan kewenangan provinsi. Gesit-responsif itu harus sampai solusi. Maka karena bukan kewenangan provinsi, siapkan surat kepada bupati,” terang Zudan.

Zudan juga mendorong OPD agar dalam bekerja menjalankan fungsi rencana-kerjakan-awasi. Maksudnya, setiap OPD harus mengecek setiap hasil pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya.

Penting pula setiap OPD menjalankan fungsi branding dan marketing, yaitu mempromosikan setiap potensi yang dimiliki Sulbar.

Sementara, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, mengatakan, dari aspek perencanaan Pemprov Sulbar berpedoman pada RPD 2023-2026. Empat poin menjadi prioritas RPD, antara lain peningkatan kemandirian ekonomi daerah, pembangunan SDM yang unggul dan berbudaya, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, dan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Untuk melakukan percepatan ke depan, diharapkan arahan Pj Gubenur Sulbar, termasuk dalam rangka transformasi digital. Muhammad Idris menyebut transformasi digital Sulbar berada di urutan 25 secara nasional, atau kategori cukup.

Dalam hal penerapan tandatangan elektronik (TTE), baru diterapkan Sekprov Sulbar, namun ia optimis dengan kehadiran Pj Gubernur ke depan dapat diterapkan di seluruh OPD.

“Kami mohon arahan untuk langkah percepatan ke depan,” ungkapnya.(rls)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.