Inspektorat Sulbar Jadi Narasumber Mitigasi Risiko Permasalahan Hukum dan Korupsi PBJP
Deskriptif.co.id, Mamuju – Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melalui Inspektur Pembantu Wilayah II, Suhendra, menjadi narasumber dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Perangkat Daerah Semester I Tahun 2025 lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 3 Juli 2025 bertempat di Hotel Matos, Mamuju.
Sesuai, visi-misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga agar menciptakan pelayanan pemerintahan yang berintegritas.
Acara secara resmi dibuka oleh Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Junda Maulana. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Barat tampil sebagai narasumber pertama, menyampaikan evaluasi atas progres pengadaan barang dan jasa semester I tahun berjalan serta berbagai regulasi terbaru yang perlu diperhatikan seluruh perangkat daerah.
Suhendra selaku Inspektur Pembantu Wilayah II memberikan materi terkait Mitigasi Risiko Permasalahan Hukum dan Tindak Pidana Korupsi dalam PBJP. Dalam paparannya, ia menjelaskan potensi risiko yang dapat timbul dalam proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak.
“Upaya pencegahan dan mitigasi risiko harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya tugas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), melainkan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat. Integritas, kepatuhan terhadap prosedur, dan pengendalian internal menjadi kunci untuk meminimalkan potensi permasalahan hukum dan korupsi,” ujar Suhendra di hadapan peserta.
Kegiatan ini diikuti oleh para Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja), Pejabat Pengadaan, dan seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Diskusi berlangsung interaktif, dengan berbagai pertanyaan peserta seputar permasalahan yang kerap dihadapi dalam proses PBJ serta langkah-langkah antisipasi yang dapat dilakukan.
Melalui monitoring dan evaluasi ini, diharapkan kualitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin meningkat, sesuai prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (rls)
