Korupsi Pengadaan Bibit Kopi, Kejati Sulbar Selamatkan Rp.1 M Lebih Uang Negara

Korupsi Pengadaan Bibit Kopi, Kejati Sulbar Selamatkan Rp.1 M Lebih Uang Negara

MAMUJU, Deskriptif.co.id – Kejaksaan Negeri Tinggi (Kejati) Sulbar kembali merilis pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 1.166.808.870,-, dalam kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) kasus dugaan TPK pengadaan bibit Kopi Dinas Pertanian kabupaten Mamasa tahun 2015, Jumat 26 Februari.

Adapun, tersangka IR DONATUS MARRU pada tahun 2015 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura Kabupaten Mamasa melaksanakan pengadaan Bibit Kopi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 8.985.000.000,- (Delapan Milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), dengan item pekerjaan berupa Pengadaan Bibit Kopi sebanyak 1.000.000 (satu juta) batang jenis Kopi Arabika dan Robusta.

“Tersangka melakukan mekanisme lelang yang tidak sehat, PT SUPIN RAYA yang Direktur utamanya adalah Tersangka Ir. DONATUS MARRU ditetapkan sebagai pemenang,” kata Kajati Sulbar Jhonny Manurung.

Lanjutnya, seharusnya komposisi rincian pengadaan serta jenis kopi, seharusnya diperoleh dari informasi lelang pada saat anwijzing, namun kenyataannya tersangka memperoleh informasi tersebut bukan melalui mekanisme yang sah sebagai peserta tender.

“Pada saat mengikuti pelelangan, tersangka mendapatkan bocoran dari Murnianto, SP selaku PPK (diajukan dalam berkas perkara terpisah) mengenai rincian presentase volume bibit kopi untuk masing-masing jenis bibit kopi, yaitu Robusta 300.000 batang dan Arabika 700.000 batang,” bebernya.

Jhonny juga menyampaikan bahwa jenis bibit kopi yang akan diadakan sebelumnya tercantum dalam KAK dan HPS, tiba-tiba oleh Murnianto, SP (PPK) meminta tim Pokja untuk menggantinya menjadi jenis bibit kopi Somatic Embriogenesis (SE) pada summary report lelang LPSE, pada saat dilakukan anwijzing lelang pengadaan bibit kopi.

“Dalam membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Murnianto, SP membuatnya dengan cara tidak sesuai ketentuan. Dimana harga tersebut bersifat umum yang diberlakukan kepada pihak swasta, padahal terhadap pengadaan Planlet yang didanai dengan dana pemerintah (APBN dan APBD) mendapatkan potongan harga dengan selisih Rp. 1.000,- per bibit, sehingga perbuatan Murnianto, SP sebagai PPK tersebut menguntungkan tersangka,” ungkap Jhonny.

“Dalam pelaksanaan kegiatan, tersangkalah yang mengurus segala sesuatunya mewakili PT. SUPIN RAYA, dimana pada akhir pelaksanaan pekerjaan, meskipun Pengadaan Bibit Kopi Kegiatan Perluasan Tanaman Kopi sebanyak 1.000.000,- (satu juta) batang, sebagian belum didistribusikan kepada Petani, untuk menutupi kesalahannya, tersangka meminta kepada Murnianto, SP selaku PPK agar dilakukan addendum, dan pembayaran dilakukan sebesar 100 % kepada PT. SUPIN RAYA pada tanggal 21 Desember 2015,” tuturnya.
Sehingga, berdasarkan penghitungan kerugian negara dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat, dalam pengadaan bibit kopi kegiatan perluasan tanaman Kopi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran 2015, negara mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.166.808.870,00.

“Tersangka melanggar Pasal dimana Pasal 2 ayat (1) Sub Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” tutupnya.(hn)

Bagikan ke:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *