Bahas Ekspor Komoditas, ABM Target Bea Cukai Ada di Sulbar
MAMUJU, Deskriptif.co.id – Forum koordinasi bersama para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka peningkatan ekspor daerah, berlangsung di pelataran depan Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Maret 2021.
Kegiatan tersebut, dipimpin langsung Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Asisten I Bidang Pemkesra, Muh. Natsir dan Asisten II Bidang Ekbang, Junda Maulana.
Dalam pertemuan yang membahas mengenai peningkatan ekspor Sulbar tersebut, menghadirkan berbagai unsur pimpinan terkait, dimulai dari para pimpinan OPD Pemprov Sulbar dan pihak perbankan.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar pada kesempatan itu menegaskan, bahwa di Sulbar harus ada Bea dan Cukai agar pendapatan perekonomian Sulbar bisa lebih maksimal.
“Saya berharap kiranya peran di tiap instansi masing-masing dapat memperjuangkan agar Sulbar memiliki Bea Cukai tersendiri,” kata Ali Baal
Ali Baal juga berharap, para OPD dapat saling bersinergi bekerja sama satu dengan yang lain sehingga harapan bersama dapat terwujud serta tercapai, terutama di bidang ekspor pertanian dan segala kendala-kendala yang ada dapat segera dituntaskan.
Ia mengemukakan, ekspor sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan dan ketahanan pangan yang ada sangat berkaitan dengan adanya Bea dan Cukai, pasalnya sesuai tugas dan fungsinya yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara.
“Sebagaimana yang telah kita ketahui, penerimaan terbesar negara didapatkan dari sektor perpajakan yang didalamnya terdapat bea masuk dan cukai yang dikelola Bea dan Cukai,”sebut mantan Bupati Polman dua periode itu
Bea dan Cukai, lanjut Ali Baal, juga berfungsi untuk mengawasi kegiatan ekspor dan impor, serta peredaran barang kena cukai. Seiring dengan perkembangan zaman, Bea dan Cukai juga berfungsi untuk memfasilitasi perdagangan dengan memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
Asisten I Bidang Pemkesra, Muh. Natsir menyampaikan, banyak kiriman-kiriman atau ekspor komoditi Sulbar tidak mencantumkan bahwa asal komoditi itu berasal dari Sulbar, sehingga hal itu merupakan bahan pelarian modal ke provinsi lain.
“Oleh karena itu Gubernur Sulbar memerlukan satu persepsi kita bersama, dimana ekspor ini atau komoditi ini betul-betul bisa diakui di Sulbar itu sendiri,”ucap Natsir
Natsir juga mengatakan, terdapat beberapa OPD lingkup Pemprov Sulbar yang dinilai belum memberikan hasil yang maksimal dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sulbar.
“Hal tersebut diakibatkan karena terdapat beberapa OPD terkait tepatnya di sektor perkebunan yang belum memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah Sulbar,”bebernya
Kepala BPS Sulbar, Gede Hendrayana mengatakan, kinerja pembangunan di Sulbar tidak dapat dikatakan jelek, sebab menurutnya sebagian besar pembangunannya dapat dikatakan baik termasuk pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kontraksi pada 2020 tidak hanya dirasakan Sulbar, namun berbagai daerah lainnya juga mengalami kontraksi tersebut.
Selain itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Sulbar juga sudah cukup baik, dimana pengangguran di Sulbar tergolong rendah dari daerah lainnya.
“Ketika kita mengalami musibah maka suatu daerah otomatis akan mengalami kontraksi, namun di masa pasca bencana secara otomatis pula suatu daerah akan melakukan perbaikan-perbaikan, dan kontraksi ini memang pertamakali di alami Sulbar,”katanya
Pejabat Fungsional Kantor Bea dan Cukai Pare-Pare, Budiardy menyampaikan, pada 2020 ekspor cangkang Sulbar terjadi peningkatan tinggi dan sejak 2016 bernilai positif bagi kemajuan perekonomian Sulbar.
Untuk saat ini, kata Budiardy, ekspor terbesar Sulbar adalah cangkang, namun kebutuhan ekspor yang dilakukan dinilai masih tergolong kecil. Maka dari itu barang ekpsor yang akan dikirim baik dari Sulteng maupun Sulbar itu sendiri terlebih dahulu terkumpul di Makassar Sulsel dan akan dikirim jika jumlah ekpsor sudah terpenuhi.
Ia menambahkan, pihak Bea dan Cukai tidak hanya mengawasi pabrik-pabrik yang ada, tetapi juga mengawasi peredaran produk termasuk penjualan rokok yang tiap tahunnya dilaporkan kepemerintah pusat.(Adv/hn)
