Desakan KMS Sulbar, Mulai Korban Meninggal di Pengungsian Tidak Disantuni Sampai Data Amburadul

MAMUJU, Deskriptif.co.id – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Sulawesi Barat yang tergabung dalam lima lembaga diantaranya Celebes Bergerak, Netfid Sulawesi Barat, GMNI Sulbar, PMII dan FPPI menggelar konferensi pers sekaligus melaunching koalisinya, Kamis 18 Maret.

Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar dibentuk karena adanya sejumlah permasalahan yang ditemukan masing-masing lembaga saat melakukan pendampingan masyarakat di lokasi pengungsian.

Perwakilan Celebes Bergerak Fredy Onara mengatakan, koalisi ini dibentuk karena adanya temuan permasalahan di lapangan dalam penanganan pasca gempa 6,2 SR di Majene dan Mamuju.

“Masing-masing lembaga menemukan banyak persoalan di lapangan saat melakukan pendampingan, sehingga berinisiatif membentuk koalisi untuk mengadvokasi penanganan bencana di dua kabupaten yang terdampak,” Ujarnya.

Lanjut, saat ini ada dua temuan korban gempa yang meninggal di pengungsian yang tidak mendapat santunan dari pemerintah.

“Kita menemukan di lapangan korban yang meninggal di pengungsian tidak mendapat sedikitpun santunan dari pemerintah sekitar dua orang, bahkan ada yang sampai saat ini 40 hari sudah meninggal tapi tidak mendapat santunan,” bebernya.

Sedangkan, Juru Bicara Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar Irfan menyampaikan saat ini ada sepuluh desakan yang dikeluarkan untuk pemerintah agar serius menangani para korban gempa.

“Data yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai di lapangan, seperti data penerima bantuan rumah rusak, ada yang tidak terdata dan ada juga yang terdata tapi tidak memiliki rumah,” ujar perwakilan FPPI tersebut sembari memperlihatkan data yang dikeluarkan pemerintah.

Sementara, Perwakilan Netfid Sulawesi Barat Imat Totori mengungkapkan, sudah dua bulan berlalu pasca gempa 6,2 SR terjadi, namun masih banyak masyarakat yang berada di pengungsian dan dengan berbagai kebutuhannya tidak terpenuhi.

“Gerakan bersama yang dilakukan ini untuk mengantisipasi kejadian yang menimpa daerah lain itu tidak terjadi di Sulbar, mulai dari penanganan bencana sampai hak-hak para pengungsi dipenuhi pemerintah,” ungkap Imat.

Ketua DPD GMNI Sulbar Sugiarto menuturkan koalisi masyarakat sipil Sulbar juga membuka kanal aduan bagi masyarakat.

“Kita ada Facebook dan Instagram bernama Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar. Jadi masyarakat bisa mengadu dengan menghubungi kami untuk dilakukan pengawalan di lapangan,” bebernya.

Perwakilan masyarakat (Warga Petakeang) Riswan berharap, agar pemerintah betul-betul memperhatikan masyarakatnya sebagai korban gempa pertengahan januari lalu.

“Seperti di kampung kami banyak masalah yang terjadi pasca gempa, mulai banyak penyakit yang menyerang para pengungsi, ada juga korban meninggal di pengungsian tidak mendapat santunan. Sehingga kita berharap pemerintah betul-betul memperhatikan kami yang terdampak gempa,” harapnya.(hn)

Adapun 10 desakan Koalisi Masyarakat Sipil Sulbar ke Pemerintah diantaranya :

1. Membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik terhadap penanggulangan bencana.
2. Mendorong akses keterbukaan informasi publik terhadap penanggulangan bencana yang sedang berjalan
3. Diadakannnya kebijakan Huntara bagi Penyintas yang huniannya tidak bisa lagi ditinggali
4. Melakukan verifikasi faktual kondisi hunian dengan melibatkan langsung partisipasi
warga terdampak
5. Mengakomodir santunan duka bagi korban meninggal dunia di kamp-kamp pengungsian
6. Pemulihan hak keperdataan Penyintas tanpa adanya biaya pungutan terhadap warga terdampak
7. Menyediakan kanal aduan penyintas dan mempermudah akses publik terhadap pusat data
8. Memaksimalkan Pelayanan kesehatan dan pemenuhan hak-hak dasar lainnya
9. Memberikan perhatian khusus dan perlindungan semaksimal mungkin terhadap kelompok rentan.
10. Pemulihan fasilitas umum akses jalan, jalur tani, dll yang berpengaruh langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi Penyintas.

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Mengaku Salah, Gubernur Diminta Proses Pencopotan Kadispora Sulbar

Mamuju, Deskriptif.co.id – Aliansi Pemerhati Keadilan Generasi Muda Provinsi Sulbar, menindaklanjuti tuntutan yang telah disodorkan dalam gerakan aksi 2 Agustus 2021, diantaranya pencopotan, Kadispora Sulbar dan Kabid Kepemudaan. Hal itu diungkapkan Koordinator Aliansi, Sofliadi. Berdasarkan pertemuan massa aksi yang difasilitasi ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi yang juga dihadiri pihak Komisi IV, menghadirkan Kadispora Sulbar […]

Bagikan

11 Pejabat Dirotasi, Ini Pesan Kakanwil Kemenag Sulbar

Mamuju, Deskriptif.co.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah 11 pejabat administrator dilingkungannya, Jumat (06/08/2021). Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, M Muflih B Fattah mengatakan, rotasi jabatan di lingkup Kemenag Sulbar memang harus dilakukan karena tuntutan organisasi. Hal itu juga sebagai bentuk penyegaran bagi pejabat ditempat mereka yang […]

Bagikan

Permudah Nelayan, DPK Mateng Ciptakan Aplikasi Penangkap Ikan

Deskriptif.co.id, Mamuju Tengah – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Mamuju Tengah (Mateng), temukan terobosan baru ciptakan aplikasi pendeteksi ikan guna mempermudah penangkapan ikan bagi nelayan di laut. I Made Kardiana, merupakan sosok yang mempelopori pembuatan aplikasi itu, juga sekaligus Kepala Bidang Perikanan dan Tangkap DKP Mateng, menuturkan, aplikasi itu bernama Pamekang berasal dari bahasa Mamuju […]

Bagikan

Serbuan Vaksinasi Disambut Antusias Masyarakat Mamuju

MAMUJU, Deskriptif.co.id – Danrem 142/Tatag Brigjen TNI Firman Dahlan, S.I.P didampingi Dandim 1418/Mamuju Kolonel Inf. Tri Aji Sartono, Kasiter Korem 142/Tatag Kolonel Arh. Sri Rusyono,S.E serta Dan Lanal Mamuju Letkol Marinir Laode Jimmy meninjau langsung pelaksanaan Serbuan vaksinasi di Kodim 1418/Mamuju, sekaligus video conference dengan Panglima TNI. Minggu (4/07/21). Kegiatan vaksinasi massal ini, disambut antusias […]

Bagikan