DPRD Sulbar Tekankan Pentingnya Keterbukaan Kepada Masyarakat Keterbukaan T
Mamuju – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Usman Suhuriah, menghadiri rapat koordinasi akselerasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulbar.
Acara ini berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulbar, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Mamuju, dan dihadiri oleh para bupati se-Provinsi Sulawesi Barat, pimpinan DPRD kabupaten, serta pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah, Kamis 5 September 2024.
Dalam sambutannya, Usman Suhuriah menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan daerah.
“Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK adalah cerminan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Temuan dalam LHP harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kita,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa penyelesaian tindak lanjut LHP BPK adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. “Ini adalah suatu keharusan,” tegasnya.
Usman juga menjelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
“Pengawasan DPRD bersifat demokratis dan politik, di mana kepentingan publik menjadi pedoman,” lanjutnya.
Dia menyoroti bahwa LHP BPK membantu DPRD dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dari segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
“Ini penting untuk pengambilan keputusan guna kesempurnaan kegiatan dan program,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal tindak lanjut LHP ini. “Kami mengapresiasi upaya semua pihak dalam menindaklanjuti LHP BPK. Namun, penyelesaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari proses perbaikan berkelanjutan,” pungkas Usman Suhuriah.
