Tim Hukum AHY: Pelaku KLB Ilegal Deli Serdang Kalah Telak 0-4

JAKARTA, Deskriptif.co.id – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) kembali menolak gugatan hukum pelaku KLB Partai Demokrat (Deli Serdang) yang menggugat Agus Harimurti Yudhoyono Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Hal ini tercantum dalam amar Putusan PN Jakpus perkara no. 167/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst, dimana PN Jakpus menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara (Halut), Yulius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara.

Muhajir, Tim Advokasi Hukum Partai Demokrat, menyampaikan, setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Moeldoko dan Jhoni Allen di PN Jakpus, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4.

“Ini menunjukkan, berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada Publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum,” ungkap Muhajir.

“Kami sangat bersyukur karena permintaan kami agar Pengadilan menolak Gugatan tersebut untuk disidangkan, kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan Pasal 32 UU Parpol No. 2 Tahun 2011, perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan,” lanjut Muhajir.

Amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, pertama, mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut. Kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

*Melawan Propaganda Post Truth Politics*

Selain itu, Muhajir menegaskan, sampai saat ini Partai Demokrat pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di PN Jakpus. Partai Demokrat pimpinan AHY menggugat 12 (dua belas) mantan kader Partai Demokrat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

“Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus kami tempuh untuk mencegah ‘post truth politic’, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang sebagai upaya untuk menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita,” paparnya.

Adapun 12 (dua belas) nama mantan kader Demokrat yang digugat adalah sebagai berikut: Jhoni Allen Marbun, Marzuki Alie, Darmizal, Max Sopacua, M. Rahmad, Tri Julianto, Ahmad Yahya, Sofwatillah, Yus Sudarso, Boyke Novrizon, Supandi R. Sugondo, dan Aswin Ali Nasution.(hn)

Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

Buntut KLB Deli Serdang, Partai Demokrat Keluarkan Maklumat

MAMUJU, Deskriptif.co.id – DPP Partai Demokrat mengeluarkan maklumat soal penggunaan identitas partai Demokrat. Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat Wahab Abdi menuturkan, maklumat itu untuk menyikapi beredar issu jika pihak Demokrat versi KLB akan membentuk struktur kepengurusan partai hingga ke tingkat kabupaten. “Bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan membentuk kepengurusan, menggunakan […]

Bagikan

Ado Mas’ud Salurkan Sembako Jokowi

MAMUJU, DESKRIPTIF.CO.ID – Ketua DPC PDIP Mamuju Ado Masud menyalurkan paket bahan sembako kepada warga yang korban gempa bumi. Senin (18/1/2020). Ado mengatakan, sembako itu merupakan bantuan dari presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 10 ribu paket Bahan Pokok di berikan, khusus untuk di posko miliknya, ada seribu paket yang dibagikan kali ini. “Sekira 10 ribu […]

Bagikan

Apresiasi Ketua DPRD Sulabr untuk Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Damai

Deskriptif.co.id, Mamuju – Empat kabupaten di Sulawesi Barat baru saja menuntaskan peroses pemugutan suara untuk pada 9 Desember 2020 yang lalu. Secara umum, jalannya momentum menentukan itu berjalan lancar dan aman. DPRD Sulawesi Barat mengaresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan pelaksanaan pemungutan suara, khususnya kepada KPU dan Bawaslu serta TNI dan pihak kepolisian. Ketua DPRD […]

Bagikan

Prokes di TPS Jawab Kekhawatiran Pemilih

Deskriptif.com, Mamuju – Protokol kesehatan dinilai berhasil diterapkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pemungutan suara berlangsung. Data Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 pun merilis persentase penerapan protokol kesehatan di Pilkada 9 Desember ada diangka 96 Persen. “Rupanya upaya kita dalam melakukan sosialisasi selama ini ternyata punya dampak yang sangat luar biasa. Padahal Pilkada tahun […]

Bagikan