Tanpa Kartu Mamuju Keren, Transformasi Sosial Inklusif Tina-Yuki Jadi Nyata
Deskriptif.co.id, Mamuju – Pada debat kandidat calon Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi menyampaikan bahwa pemerintahannya tidak akan lagi menggunakan Kartu Mamuju Keren (KMK). Menurutnya, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang telah mencapai optimalisasi saat ini dapat berjalan tanpa kartu sebagai alat akses, sejalan dengan visi transformasi sosial inklusif yang mendukung layanan tanpa hambatan.
Sutinah memaparkan bahwa Program Universal Health Coverage (UHC) di Mamuju telah mencapai cakupan lebih dari 98 persen bagi warga berpenghasilan rendah yang membutuhkan layanan kesehatan. Dengan UHC tanpa kartu, masyarakat dapat langsung mengakses layanan kesehatan tanpa prosedur administratif yang panjang. Di sektor pendidikan, dukungan untuk siswa dari keluarga pra-sejahtera juga semakin diperluas melalui jaminan pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah, memberikan akses pendidikan tanpa syarat kartu.
“Kami ingin memastikan seluruh warga Mamuju bisa langsung merasakan manfaat layanan kesehatan dan pendidikan tanpa batasan administratif. Pendekatan ini bukan sekadar menghapus kartu, tetapi membangun akses yang inklusif, adil, dan merata bagi semua,” ungkap Sutinah. Dengan pendekatan ini, Mamuju berharap dapat mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu dapat mengakses layanan dasar dengan mudah.
Juru bicara pasangan Tina-Yuki, Hajrul Malik, turut memberikan apresiasi atas langkah ini. “Pendekatan tanpa kartu ini bukan hanya simbol, tetapi bukti nyata komitmen kami terhadap pelayanan yang merata dan efisien. Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik hadir tanpa prosedur yang memberatkan masyarakat. Pendekatan ini juga memperkuat solidaritas sosial yang membuat setiap warga merasa lebih diperhatikan,” ujarnya.
Hajrul menambahkan bahwa transformasi sosial inklusif ini mencerminkan komitmen untuk mengembangkan kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Ini bukan hanya soal menyediakan layanan, tetapi mewujudkan Mamuju yang benar-benar inklusif dan siap mengantarkan masa depan yang lebih sejahtera bagi warganya,” tutup Hajrul Malik.
Dengan penghapusan batasan administratif seperti kartu, diharapkan seluruh lapisan masyarakat Mamuju dapat merasakan layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih mudah, tanpa hambatan yang membatasi. Hal ini adalah langkah konkret untuk menjadikan Mamuju sebagai daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. (rls)
